Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk menambahkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
Selanjutnya, DPPMPA diminta membuat perencanaan terkait musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adat dan anak.
Selain itu, Rio juga menambahkan agar dalam penggunaan dana hibah yang diperuntukkan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Kemudian, mengenai penyelesaian konflik yang ada di masyarakat agar melibatkan LAM untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kota Jambi Mukhlis mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta supaya lebih tegas dalam mengevaluasi dan pendampingan.
Menurutnya, tindakan tersebut harus dilakukan terhadap perangkat daerah didalam pembangunan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Mukhlis juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Jambi supaya memberikan anggaran sesuai kebutuhan dan tugas pokok serta fungsi perangkat daerah.
Seperti Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kota Jambi serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mengingat perangkat daerah tersebut saling bersinggungan dalam merencanakan pembangunan.