Insentif PPN DTP Rumah Sampai Dengan Rp 5 M Resmi Berlaku

BACA JUGA

Pikiranrakyatjambi.com,

Jakarta, 29 November 2023 – Pemerintah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah 

susun dengan harga jual paling banyak 5 miliar rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 

November 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan tujuan 

pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam 

dinamika perekonomian global melalui peningkatan daya beli properti oleh masyarakat.

“Industri properti adalah salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. 

Pemerintah berharap melalui insentif ini terjadi peningkatan aktivitas industri properti yang 

akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya,” kata Dwi.

Dwi lalu menjelaskan bahwa PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

maksimal 2 miliar rupiah yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak 5 miliar rupiah.

“Contohnya, Tuan A membeli rumah seharga 6 miliar rupiah. Atas transaksi tersebut Tuan A 

tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP karena harga jual rumah melebihi 5 miliar rupiah. 

Contoh kedua, Tuan B membeli rumah seharga 5 miliar rupiah. Atas transaksi tersebut, Tuan 

B akan mendapatkan insentif PPN DTP tetapi hanya atas DPP sebesar 2 miliar rupiah saja. 

Dengan kata lain, PPN yang DTP sebesar 11% dikali 2 miliar rupiah atau sebesar 220 juta 

rupiah,” terangnya.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk 

penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung 

pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 

Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari 

DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, insentif ini 

hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah 

mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Dwi juga menyampaikan bahwa kebijakan ini tetap dapat dimanfaatkan atas penyerahan 

dengan skema cicilan. Bahkan insentif tetap dapat dimanfaatkan walaupun pembayaran uang 

muka atau cicilan pertama telah dilakukan sebelum berlakunya PMK ini asal tidak lebih lama 

dari pada tanggal 1 September 2023.

“Misalnya, Tuan C membeli rumah seharga 2 miliar rupiah dengan metode cash bertahap 

selama empat kali masing-masing 500 juta rupiah dimulai dari September 2023 sampai 

dengan Desember 2023 yang sekaligus dengan penyerahan rumah. Atas transaksi tersebut, 

Tuan C tetap mendapatkan insentif PPN DTP 100% tetapi hanya terhadap PPN terutang atas 

pembayaran bulan November dan Desember saja,”jelasnya.

Satu syarat lainnya yang perlu diperhatikan adalah rumah tapak atau satuan rumah susun 

tersebut tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan.

“Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah 

sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor 

pendukungnya,” pungkas Dwi.

Ketentuan selengkapnya terkait hal ini dapat dilihat di salinan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak 

dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dapat 

diunduh di laman landas www.pajak.go.id.

#PajakKuatIndonesiaMaju.

Berita Terkait

Semua Berita