Pikiranrakyatjambi.com.JAMBI - Viral di media sosial dugaan kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Batanghari malakukan marup dana kontra provider.
Sumber Berita Dari Akun tiktok Info Kriminal 25 menulis narasi Diskominfo Batanghari memutus kontrak dengan Iconnet, anak perusahaan PT PLN, dan beralih ke BVS Bandwidth Internet sejak 2022 memicu spekulasi kuat.
Keputusan ini bukan hanya mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran, tetapi juga mengindikasikan potensi bisnis menguntungkan bagi sejumlah pihak. Tulis akun tersebut.
Lebih lanjut akun tersebut menuliskan berdasarkan 
sumber terpercaya mereka, perpindahan kontrak ini dilakukan tanpa proses tender terbuka, padahal biaya berlangganan BVS jauh lebih tinggi dibandingkan Iconnet.
Sebelumnya, biaya langganan Iconnet hanya Rp 35 juta per bulan (Rp 420 juta per tahun), sedangkan saat ini, pembayaran ke BVS melonjak dragtis menjadi Rp 238 juta perbulan atau Rp 2.85 milyar pertahun. Hampir 7 kali lipat lebih mahal.
Ironisnya, meskipun berbayar lebih mahal, laporan dari beberapa instansi mengungkap bahwa kualitas layanan BVS justru lebih lambat dibandingkan Iconnet.
Lebih mengkhawatirkan lagi, BVS disebut masih menggunakan beberapa infrastruktur milik Iconnet, memperkuat dugaan bahwa perpindahan ini tidak semata untuk peningkatan layanan, tetapi lebih kepada kepentingan bisnis tertentu.
Akun tersebut juga mendapatkan pengakuan dari Sekretaris Dinas Kominfo, Roni, yang mengungkap bahwa dirinya, kepala dinas, serta beberapa staf terkait turut mendapatkan keuntungan dari kontrak ini. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik bisnis terselubung yang merugikan keuangan daerah.
Dengan kondisi ekonomi masyarakat Batanghari yang tengah terpuruk, pengeluaran miliaran rupiah hanya untuk layanan internet yang tidak menunjukkan peningkatan berarti menjadi tanda tanya besar. Jika benar ada permainan bisnis di balik provek ini maka pengawsan ketat dan tinfakan hukim sepatitnya segera dilajukan demi kedilan bagi rakyat.