Gebernur Al Haris Dan Pimpinan DPRD Jambi Penandatanganan Bersama Persetujuan RPMJ

Pikiranrakyatjambi.com, Hadir pada rapat paripurna DPRD Jambi Gubernur, Al Haris serta sejumlah OPD dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi.(14/5/2024) 

Pada kesempatan ini, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangan fraksi terkait dengan Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Dalam penyampaian masing-masing juru bicara fraksi menyetujui dengan beberapa catatan diantaranya disampaikan oleh juru bicara fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi disampaikan oleh juru bicara fraksi, Zubir Dahlan. Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dimana setiap perubahan kebijakan yang ada dalam RPJMD harus berdasarkan kondisi riil dilapangan.

“sehingga tujuannya tepat sasaran, dan fraksi PDI mengharapkan agar dalam perubahan memiliki dampak keberhasilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya program tersusun dalam RPJMD harus segera diikuti dengan langkah yang rill dan nyata,”sampainya.

Sementara itu, dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicaranya, Maimaznah menyampaikan bahwa fraksi Golkar berpandangan banyak tantangan yang perlu ditangani dengan serangkaian peraturan serta kebijakan diantaranya terkait tata kelola pemerintahan yang saat ini dianggap belum optimal.

“Perlu jadi perhatian mengenai tata kelola pemerintah dan rendahnya SDM, dimana dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel harus di rumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan,”ungkapnya.

Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi memberikan harapan yang lebih agar dengan adanya perubahan

ini ada banyak program-program dengan arah kebijakan yang diharapkan banyak berdampak kepada masyarakat, seperti halnya pandangan dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya, Andarno.

“Fraksi Demokrat berharap semoga Ranperda perubahan ini dapat memberikan manfaat secara optimal mengingat masa akhir gubernur di tahun ini,”sebutnya.

Disisi lain, dengan penyampaian masing-masing fraksi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mempertanyakan persetujuan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 untuk disahkan menjadi Peraturuan Daerah dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini, turut dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi.

Seluruh Fraksi DPRD Jambi Sepakati Perubahan Perda RPJMD Tahun 2021-2026

Pikiranrakyatjambi.com, Seluruh fraksi DPRD Provinsi Jambi menyepakati Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini berdasarkan kesepakatan seluruh dewan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar, Selasa (14/5).

Rapat paripurna dalam agenda ini di pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza, Burhanudin Mahir, Pinto Jayanegara serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Hadir pada rapat paripurna ini, Gubernur Jambi, Al Haris serta sejumlah OPD dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangan fraksi terkait dengan Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Dalam penyampaian masing-masing juru bicara fraksi menyetujui dengan beberapa catatan diantaranya disampaikan oleh juru bicara fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi disampaikan oleh juru bicara fraksi, Zubir Dahlan. Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dimana setiap perubahan kebijakan yang ada dalam RPJMD harus berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“sehingga tujuannya tepat sasaran, dan fraksi PDI mengharapkan agar dalam perubahan memiliki dampak keberhasilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya program tersusun dalam RPJMD harus segera diikuti dengan langkah yang ril dan nyata,”sampainya.

Sementara itu, dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicaranya, Maimaznah menyampaikan bahwa fraksi Golkar berpandangan banyak tantangan yang perlu ditangani dengan serangkaian peraturan serta kebijakan diantaranya terkait tata kelola pemerintahan yang saat ini dianggap belum optimal.

“Perlu jadi perhatian mengenai tata kelola pemerintah dan rendahnya SDM, dimana dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel harus di rumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan,”ungkapnya.

Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi memberikan harapan yang lebih agar dengan adanya perubahan ini ada banyak program-program dengan arah kebijakan yang diharapkan banyak berdampak kepada masyarakat, seperti halnya pandangan dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya, Andarno.

“Fraksi Demokrat berharap semoga Ranperda perubahan ini dapat memberikan manfaat secara optimal mengingat masa akhir gubernur di tahun ini,”sebutnya.

Disisi lain, dengan penyampaian masing-masing fraksi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mempertanyakan persetujuan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini, turut dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi.

Rapat Paripurna Empat Jubir Pansus DPRD Jambi Sampaikan Laporan Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2023

Pikiranrakyatjambi.com, DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan dua agenda yakni pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2023 dan Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, Selasa (14/5)

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir, Pinto Jayanegara serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Hadir pada rapat paripurna ini, Gubernur Jambi, Al Haris serta sejumlah OPD dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini, dalam agenda pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2023 dilakukan penyampaian laporan hasil pembahasan oleh masing-masing juru bicara pansus DPRD dan pengambilan keputusan dewan. Penyampaian laporan hasil pansus satu disampaikan oleh Kamaludin Havis.

Pada kesempatan ini, Kamaludin Havis menyampaikan bahwa laporan pansus ini merupakan hasil dari analisis melihat perbandingan antara target yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2023. Ia berharap bahwa dengan laporan ini menjadi umpan balik dalam pelaksanaan kedepannya.

“Hasil evaluasi bisa jadi umpan balik, umpan rencana baik untuk tahun berjalan atau berikutnya,”ujarnya.

Sementara itu,laporan pansus dua disampaikan oleh Sukmawati, menyampaikan rekomendasi pansus dua kepada Biro Perekonomian agar dalam pembahasan batubara untuk lebih pro aktif untuk mobilisasi angkutan batu bara dan koordinasi terkait dengan batubara.

“Pansus dua rekomendasikan Biro perekonomian lebih pro aktif koordinasi dan konsultasi dengan ESDM kemudian kami rekomendasikan agar Biro Perekonomian untuk tindaklaniuti terkait empat blok migas,”terangnya.

Sementara itu, laporan pansus tiga disampaikan oleh Wartono Triyan Kusumo, pada kesempatan ini disampaikan laporan diantaranya rekomendasi untuk dinas perhubungan terkait dengan rekomendasi untuk kembali mengaktifkan fungsi dari bidang Lalu Lintas Angkutan Danau, dan Penyeberangan (LLASDP).

“Pansus tiga rekomendasikan Pemrprov bentuk badan pelabuhan dan kapal pandu untuk tongkang,dan mengusulkan untuk ranperda tentang jalur angkutan sungai batanghari,” sebutnya.

Selanjutnya pansus empat dibacakan oleh M Rendra, disampaikan olehnya bahwa secara umum OPD yang bertanggungjawab terhadap LKPJ Gubernur dapat berkolaborasi melengkapi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam LKPJ Gubernur Jambi.

“Kami pansus empat rekomendasikan kepada RS Mattaher diminta selesaikan temuan di tahun 2022, harus melaporkan capayan indikator pelayanan, harus mengambil langkah konkrit dalam meningkatkan pelayanan masyarakat,”ungkapnya.

Adapun dalam laporan empat pansus, disepakati bersama seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi bahwa laporan pansus yang telah disusun dan dibahas oleh empat pansus DPRD Provinsi Jambi menjadi rekomendasi dewan untuk dapat ditindaklanjut oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pansus yang telah menyusun laporan terhadap LKPJ tahun 2023 sehingga kegiatan ini dapat diakhiri dengan persetujuan dewan, dan dengan persetujuan ini, maka laporan pansus ini menjadi rekomendasi dewan untuk dapat di tindak lanjuti,”tutup Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Sri Purwaningsih Pj Walikota Jambi Pentingnya Fokus Pada Vidu Dan Misi Dalam Perencanaan Kota Jambi Untuk 20 Tahun Kedepan

Pikiranrakyatjambi.com. Hal ini disampaikan saat membuka sekaligus menjadi Narasumber pada acara Musrenbang Rapat Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, Selasa (7/5/2024).

"Mari kita bersungguh-sungguh berfokus untuk mencermati visi dan misi yang harus kita siapkan untuk 20 tahun ke depan. Ini akan menjadi dasar bagi empat masa periode pimpinan di Kota Jambi," ujarnya.

Dalam pidatonya, Sri Purwaningsih menekankan bahwa, RPJPD ini merupakan periode perencanaan 20 tahunan untuk empat masa periode pimpinan di Kota Jambi.

Hal ini membutuhkan arahan yang terarah, dan dipatuhi oleh para kepala daerah yang akan memimpin Kota Jambi nantinya.

"Saya menegaskan pentingnya agar RPJPD ini benar-benar terarah dan dapat dijadikan pedoman oleh para kepala daerah yang akan memimpin Kota Jambi,” jelasnya.

“Kita harus cerdas dan menyelaraskan mimpi kita untuk masa depan Kota Jambi," timpal.

Sri Purwaningsih juga menekankan pentingnya sinergi antara tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam menyusun RPJPD, dengan merujuk pada RPJBN dan RPJPD provinsi. Ini menunjukkan kolaborasi berbagai tingkatan pemerintahan dalam proses perencanaan.

"Dalam forum ini, saya mengajak semua pihak, termasuk kepala UPD, lembaga masyarakat, dan akademisi, untuk aktif mencermati visi, misi, serta target sasaran yang akan dibangun dalam dokumen RPJBD Kota Jambi,” bebernya.

“Ini penting agar rencana pembangunan Kota Jambi selaras dengan arahan pemerintah baik pusat maupun provinsi," tambah Sri Purwaningsih.

Musrenbang ini juga kata Sri, menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pola pikir dan aspirasi dari pelaku pembangunan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi maupun dunia usaha.

“Melalui pelibatan semua pihak untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, diharapkan tercipta kepedulian dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai,” jelasnya.

Penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045 sebagai titik awal dalam mewujudkan Visi Kota Jambi 2045 yaitu Kota Jambi Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan dalam mendukung Visi Nasional yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

“Perlu saya sampaikan, saat ini dalam penyusunan dokumen perencanaan aspek penyelarasan menjadi kata kunci,” pungkasnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi juga menegaskan bahwa, RPJPD ini nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kota Jambi.

“Masukan dari kami supaya  nanti kedepannya  dapat mengatasi banjir di kota jambi, ini  yang sangat penting” ungkapnya.( MT)

Penanganan Banjir Sungai Batang Merao Wagub Sani Minta FGD Dapatkan Solusi Permanen

Pikiranrakyatjambi.com. Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Banjir Sungai Batang Merao Pasca Banjir Januari 2024, bertempat di Hotel Aston, Selasa (07/05/2024). Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani meminta agar pertemuan pada FGD ini diharapkan multipihak dapat berdiskusi menemukan solusi permanen penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Hadir pada kesempatan tersebut Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Pj. Bupati Kerinci Asraf, S.Pt., M.Si, serta OPD terkait.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyatakan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa permasalahan banjir ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, tetapi membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi multi sektor. “Saya berharap masukan dari pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait, instansi vertikal serta para pakar dapat menghasilkan solusi/alternatif kedepan dalam mengelola ekosistem dan mengurangi dampak bencana diwilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci,” kata Wagub Sani.

Wagub Sani juga menyatakan bahwa akan banyak tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama baik terkait pengurangan potensi bahaya banjir maupun regulasi terkait penanganan daerah aliran Sungai antar wilayah administrasi yang berbeda. “Besar harapan saya melalui kegiatan ini, kedepan kita dapat menyusun program terintegrasi, baik dari hulu, tengah hingga hilir, menyiapkan solusi dan alternatif untuk memitigasi dan menangani banjir dikawasan rawan bencana dan juga seluruh wilayah Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Menurut Wagub Sani, dalam penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada bulan Januari 2024 lalu, baik pada saat banjir maupun pasca banjir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui perangkat daerah terkait membantu penanganan, memastikan agar pasokan masakan dan bantuan logistik kepada masyarakat diwilayah tersebut tidak terganggu. 

“Evakuasi warga diminta secepatnya dilakukan untuk daerah yang dinilai rawan bencana. Petugas kesehatan juga diminta siaga disetiap posko pengungsi selama 24 jam dan gratis untuk mengantisipasi adanya pengungsi yang jatuh sakit. Besar harapan kita bersama, agar apa yang telah dilakukan dan sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani bencana banjir di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan seluruh wilayah rawan bencana di Provinsi Jambi dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dan selanjutnya dapat menguatkan komitmen seluruh masyarakat Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi melakukan mitigasi terhadap bencana banjir diwilayah Provinsi Jambi,” ucap Wagub Sani. 

Wagub Sani juga menyampaikan bahwa penanganan sedimentasi (pendangkalan) Sungai Batang Merao merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk mengusulkan ke Pemerintah Pusat. “Saya berharap semua stakeholder dapat memonitor dan saling berkoordinasi agar upaya- upaya mitigasi banjir dapat dilakukan lebih maksimal, berupaya untuk mengenali risiko banjir, penegakan aturan serta penyadaran masyarakat untuk memitigasi dan mengatasi banjir diwilayah Provinsi Jambi,” pungkas Wagub Sani.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Kerinci Asraf, S.Pt.,M.Si dalam paparannya menyatakan bahwa peristiwa bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci pada tanggal 30 Desember 2023 lalu disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dibeberapa titik lokasi, sehingga memicu meluapnya air Sungai Batang Merao dan beberapa anak Sungai lainnya.

“Berdasarkan perhitungan dari dinas terkait, diperoleh nilai total kerugian akibat rusaknya infrastruktur, rusaknya lahan pertanian dan meningkatnya kerentanan kesehatan masyarakat pada wilayah terdampak bencana alam banjir dan longsor yaitu sebesar Rp. 896.441.382.504 (Delapan ratus Sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat rupiah). Dan untuk itu salah satu upaya penanganan pasca banjir ini pemerintah Kabupaten Kerinci telah membentuk Tim Pengkajian kebutuhan banjir dan longsor Kabupaten Kerinci,” jelas Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga memaparkan langkah yang harus dilakukan di Sungai Batang Merao yaitu diantaranya normalisasi  sepanjang Sungai Batang Merao dari Hulu ke Hilir, pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Tebing Sungai yang rawan longsor, dan juga melakukan normalisasi Danau Kerinci.

Gubernur Al Haris Serahkan SK 1.860 PPPK Pemvrop

Pikiranrakyatjambi.com. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyerahkan sebanyak 1.860 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Untuk itu, Gubernur berharap, ke depan tenaga PPPK ini dapat melahirkan kinerja yang sangat besar prestasinya terutama di bidang Pendidikan. Harapan tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 dan Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII serta penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (07/05/2024) pagi.

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris menyampaikan, setelah menerima SK untuk bersemangat berkerja dan dapat menunjukkan kinerja dengan baik. "Semangat dalam bekerja, kemudian tunjukkan bahwa kinerja kita itu adalah jawaban dari sebuah tantangan yang ada," ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengimbau kepada PPPK yang terima SK untuk tidak ragu-ragu perihal masa kerja. Sebab, negara sudah menyiapkan diperpanjang sampai usia pensiun. "Agar semua P3K kita ini disamakan dengan ASN sebab mereka juga punya persyaratan yang sama dengan ASN bahkan mereka sudah lebih dahulu mengabdi didaerahnya, sudah puluhan tahun mengabdi didaerah masing-masing, disekolah masing-masing. Artinya negara sudah pantas menghargai mereka," imbau Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi akan memperjuangkan agar semua PPPK ini bisa diangkat menjadi ASN. Pasalnya, tenaga PPPK ini mempunyai syarat yang sama dengan ASN. "Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu memang ini seyogyanya 5 tahun pertama tetapi negara sudah menyiapkan. Insya Allah akan diperpanjang sampai masa usia pensiun," tegas Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi di tahun 2024 kembali akan mengangkat pegawai P3K ini dengan angka lebih kurang 1.500 orang. "Ditahun 2024 Pemprov kembali mengangkat pegawai P3K secara bertahap lebih kurang 1.500 orang. Ini ada rincian, saya lupa rinciannya, ada guru, ada pegawai medis, ada juga pegawai prestasi umum di kantor," jelas Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga berpesan kepada yang sudah menerima SK untuk kembali berkerja ditempat masing masing. "Tunjukkan kinerja yang baik, berikan kepada masyarakat pelayanan yang baik dibidang pendidikan ataupun bidang medis, baik yang bekerja di rumah sakit, rumah sakit jiwa, puskesmas. Bekerjalah dengan baik, layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tingkat dan derajat dunia pendidikan dan dunia kesehatan kita bisa meningkat dengan sebaik-baiknya," pesan Gubernur Al Haris. 

Sebelumnya, saat upacara berlangsung Gubernur Al Haris membacakan pidato tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian. 

Menteri Nadiem Anwar Makarim melalui Gubernur Al Haris menyampaikan, lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan di Kemendikbudristek.

"Menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan bahwa tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan Pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran," ucapnya.

"Pada awal perjalanan Pendidikan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastic," sambungnya.

Dikatakannya, wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. "Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar dikelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak terbatas didalam kampus," kata Menteri Nadiem Anwar Makarim.

Menteri Nadiem Anwar Makarim juga berpesan agar seluruh agen perubahan dapat melanjutkan program merdeka belajar diseluruh tanah air Indonesia.

"Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan,” pesannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pidato tertulisnya yang juga dibacakan oleh Gubernur Al Haris menyampaikan, Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII Tahun 2024 mengusung tema: Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.  

"Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Dikatakan Menteri Dalam Negeri,  dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata. 

"Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana," katanya.

Dijelaskan Menteri Dalam Negeri, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah. "Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat," jelasnya.

"Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya," 

Hardiknas Pj Walikota Pimpin Upacara Di Lapangan Utama Pemerintah Kota Jambi

Pikiranrakyatjambi.com,Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melaksanakan upacara bendera, yang diikuti oleh para pejabat dan Forkopimda dilingkup Pemerintah Kota Jambi, bertempat di Lapangan Utama Kantor Walikota, Senin (06/05/24).  

Mengenakan pakaian adat Jambi, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih bertindak sebagai inspektur upacara Hardiknas yang jatuh pada setiap tanggal 02 Mei. "Upacara dalam rangka Hardiknas ini seharusnya dilaksanakan tepat pada 02 Mei. Namun karena siswa/i kelas IX masih ujian jadi baru dilangsungkan pada hari ini," ucap Pj Wali Kota. 

Dikesempatan ini, Sri Purwaningsih membacakan sambutan serta arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengatakan bahwa gerakan merdeka belajar dalam lima tahun kepemimpinannya semakin menyadarkan tentang tantangan dan kesempatan dalam memajukan pendidikan Indonesia.

"Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran, perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan."

"Mulai dari pandemi covid, ombak kencang dan karang tinggi sudah dilewati bersama. Kini, Kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi. Wajah baru Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sedang Kita bangun bersama dengan gerakan merdeka belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi,"  ucap Pj Wali Kota Sri Purwaningsih membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dalam sambutan tersebut juga, sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,  Nadiem Makarim berharap merdeka belajar agar dapat terus dilanjutkan, demi membawa indonesia melompat ke masa depan. 

"Saya titipkan merdeka belajar kepada anda semua para tenaga pendidik, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangannya, apa yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan," tutup Nadiem. 

Sementara itu, kepada awak media Sri mengatakan, dalam pelaksanaan upacara Hardiknas tahun 2024 ini sekaligus ajang memperkenalkan budaya khususnya pakaian adat yang dikenakan para peserta dan pembina upacara. 

"Hari ini semua nya menggunakan pakaian adat dari sabang sampe marauke, sebagai ajang memperkenalkan keberagaman di Indonesia." 

"Jadi peringatan Hardiknas ini juga sebagai moment  kami gunakan  bentuk dari  promosi dan sosialisasi keluar. Agar orang diluar sana tau bagaimana keaslian pakaian khas Jambi seperti apa yang saya gunakan hari ini," kata Sri. 

Lebih lanjut, Sri juga berpesan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa, khusus nya untuk Kota Jambi agar mengetahui keberagaman daerah dan budaya supaya tidak hilang digerus zaman. 

"Saya minta kepada generasi penerus bangsa anak-anak kita dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi supaya kenali budaya-budaya kita, karena Kota Jambi jni berbeda dengan daerah yang lainnya," pesan Sri. 

Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Jambi juga memberikan penghargaan kepada para siswa/i dan guru berprestasi,  sekaligus memberikan hadiah kepada lima orang guru yang akan memasuki masa purna bakti, dengan memberikan pensiunan taspen. ( MT )

IPSI Kota Jambi Laksanakan Raker Di hotel Wiltop

Pikiranrakyatjambi.com,

Raker IPSI Kota Jambi dibuka langsung Kadispora Kota Jambi Melalui Kabid olah raga Fery Irawan, Pembukaan Raker IPSI kota Jambi turut dihadiri, Sekretaris KONI Kota Jambi,Ketua IPSI Propinsi Jambi dan Para Ketua -Ketua Perguruan Silat yang tergabung dalam IPSI Kota Jambi

Ketua IPSI Kota Jambi, Alion Meisen menyampaikan dalam sambutan nya,Rapat kerja IPSI Kota Jambi ini merupakan agenda rapat kerja tahunan  yang nantinya akan kita bahas bersama untuk Agenda IPSI Kedepan 

“Kegiatan Rapat kerja  IPSI Kota jambi  yang kita laksanakan pada hari ini, untuk mendapatkan pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan Prestasi para atlit nantinya " Ujarnya Alion

Dalam waktu dekat kita akan mengikuti Perhelatan besar,yaitu POPDA (Pekan olahraga pelajar) Tuturnya

Ditempat yang sama, Kabid olah raga

Fery Irawan, memberikan Apresiasi setinggi -tinggi kepada IPSI Kota Jambi yang telah melaksanakan Raker,ia berharap IPSI Kota Jambi, kedepan Bukan Hanya sekedar Juara Umum tapi peningkatan Medali untuk para Atlit nya

Ditambahkan Fery, Dispora Kota Jambi akan selalu mendukung semua kegiatan IPSI Kota Jambi dan Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menghasilkan bibit-bibit atlit terbaik di Cabang olahraga Pencak silat ini." Tambahnya

Kita berharap kedepan IPSI Kota Jambi bisa melaksanakan Event - Event Kejuaraan untuk mencari dan mengasah Potensi para Atlit nya.