.jpg)
Jambi , 18 Mei 2025 Pemilihan Raya Bem FKIP Unja yang telah dijadwalkan pada 15-22 Mei 2025 bukan hanya momen politik satu tahunan Mahasiswa, tetapi juga sebuah peluang untuk mengkaji ulang peran akademisi dan kampus dalam ekosistem demokrasi. Dalam hitungan hari, hiruk-pikuk kampanye dan propaganda politik akan mencapai puncaknya. Di tengah arus informasi yang deras, posisi kampus sebagai institusi pendidikan tinggi sering menjadi sorotan: apakah Mahasiswa hanya menjadi pengamat pasif, atau seharusnya tampil aktif sebagai penggerak edukasi politik yang berlandaskan keilmuan?
Secara normatif, Universitas diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentuk karakter kritis mahasiswa. Namun, kenyataannya, banyak kampus di Indonesia yang masih terjebak dalam dilema Tidak Terkecuali Universitas Jambi antara menjaga netralitas politik dan memenuhi tanggung jawab sosial. Tidak jarang, netralitas ini ditafsirkan sebagai sikap apolitis—sebuah paradoks mengingat kampus sejatinya adalah ruang diskursus terbuka.
Akademisi, sebagai aktor utama dalam kampus, juga menghadapi dilema yang sama. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran berdasarkan keilmuan. Di sisi lain, ketakutan akan stigmatisasi atau konflik dengan pihak tertentu membuat sebagian Mahasiswa memilih untuk diam. Akibatnya, ruang diskursus intelektual yang seharusnya hidup di kampus menjadi redup, sementara banyak mahasiswa terjebak dalam dinamika politik praktis yang sering kali minim substansi.
Pemilihan BEM bukan hanya soal memilih pemimpin , tetapi juga mencerminkan dinamika psikologi sosial dalam masyarakat. Fenomena seperti bias kelompok, pengaruh sosial, dan penyebaran informasi palsu sering kali mendominasi proses politik ini.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa kampus menghadapi berbagai tantangan dalam memainkan peran strategis ini. Salah satu tantangan utama adalah independensi. Dalam beberapa kasus, kepentingan politik tertentu masuk ke dalam ranah akademik, baik melalui sponsor acara, pendanaan penelitian, maupun pengaruh pada struktur kepemimpinan kampus. Hal ini membuat posisi kampus sering kali terjebak dalam konflik kepentingan.
Selain itu, keterbatasan literasi politik di kalangan mahasiswa juga menjadi kendala. Banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya menjadi pemilih kritis, apalagi berperan sebagai agen perubahan sosial. Dalam situasi ini, kampus harus mampu mengedukasi mahasiswa agar tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga subjek yang aktif dan sadar.
Hal Ini Terjadi Dalam Pemira FKIP yang telah di rencanakan dari tanggal 15-22 Mei 2025, Pelaksanaan Pemira FKIP ini terkesan Terburu-buru seakan ada yang mengejar sesuatu yang telah di rencanakan oleh Ketua KPU-M-FKIP Universitas Jambi M.Halim Chasando Beserta Rekan KPU BAWASLU FKIP Universitas Jambi, Sosialisasi yang hanya berupa Edaran Surat serta melalui Instagram yang memilki Pengikut tidak lebih dari 50 Pengikut menimbulkan banyak Pertanyaan Apakah Pemira FKIP Unja Untuk Seluruh Mahasiswa Atau Hanya Segelintir Golongan.
(ADR.CKD.*/).